Pajak Kripto India: Tekanan Membesar Jelang Anggaran, Perdagangan Mengalir ke Luar Negeri
📷 Image source: cdn.decrypt.co
Lanskap Perpajakan yang Mengubah Peta Perdagangan
Kebijakan 2022 dan Eksodus Modal
Pemerintah India memberlakukan rezim perpajakan khusus untuk aset kripto pada tahun 2022, yang hingga kini menjadi titik kritis dalam industri digital negara tersebut. Kebijakan ini mencakup dua ketentuan utama: pemotongan pajak di sumber (Tax Deducted at Source/TDS) sebesar 1% pada setiap transaksi, dan pengenaan pajak penghasilan sebesar 30% atas keuntungan dari transfer aset virtual digital (Virtual Digital Assets/VDAs).
Dampaknya langsung terasa. Menurut laporan dari decrypt.co pada 31 Januari 2026, volume perdagangan di bursa aset kripto lokal India merosot drastis. Sebaliknya, platform perdagangan luar negeri (offshore) yang tidak tunduk pada aturan TDS 1% India mengalami lonjakan pengguna dari negara tersebut. Pergeseran ini memicu kekhawatiran serius di kalangan pelaku industri dan pengamat kebijakan mengenai hilangnya pendapatan pajak potensial dan pengawasan terhadap aktivitas keuangan warga negara.
Tekanan untuk Merevisi Kebijakan Jelang Penganggaran
Seruan dari Industri dan Analis
Menjelang penyusunan Anggaran Persatuan (Union Budget) tahun fiskal mendatang, tekanan untuk meninjau ulang struktur perpajakan kripto semakin menguat. Pelaku industri, asosiasi, dan beberapa analis ekonomi telah secara vokal menyoroti konsekuensi yang tidak diinginkan dari aturan saat ini. Argumen utama mereka adalah bahwa kebijakan tersebut justru mendorong aktivitas ke ranah yang tidak teregulasi, mengurangi visibilitas otoritas pajak, dan menghambat perkembangan ekosistem teknologi finansial dalam negeri.
Mereka berpendapat bahwa tarif TDS 1% yang diterapkan pada setiap transaksi—tanpa memandang apakah transaksi itu menghasilkan laba atau rugi—menciptakan beban likuiditas yang berat bagi pedagang harian (day traders). Hal ini dianggap tidak sebanding dengan instrumen keuangan tradisional lainnya, sehingga membuat aset kripto kurang kompetitif secara struktural di pasar domestik. Desakan untuk revisi ini menjadi salah satu agenda panas dalam pembahasan pra-anggaran.
Analisis Dampak: Ke Mana Uang dan Data Itu Mengalir?
Konsekuensi Ekonomi dan Pengawasan
Bingkai analisis dampak membantu mengurai konsekuensi multidimensi dari kebijakan ini. Dampak paling langsung adalah migrasi volume perdagangan. Pedagang India yang mencari efisiensi biaya beralih ke platform luar negeri yang tidak memotong TDS 1%. Ini berarti modal dalam jumlah besar—serta data transaksi yang berharga—keluar dari yurisdiksi India, mengurangi kemampuan otoritas untuk memantau aliran dana dan menerapkan kebijakan moneter secara efektif.
Dampak kedua adalah pada pendapatan negara. Meski dirancang untuk meningkatkan penerimaan, struktur saat ini justru berpotensi menciptakan kebocoran. Pajak 30% atas keuntungan hanya berlaku jika pedagang menggunakan platform lokal yang memotong TDS dan melaporkannya. Jika transaksi terjadi di luar negeri, kewajiban pelaporan bergantung sepenuhnya pada kesadaran wajib pajak, yang memperumit penegakan hukum dan berpotensi mengurangi realisasi pajak secara keseluruhan.
Perbandingan Internasional: Belajar dari Negara Lain
Pendekatan yang Berbeda-beda
Konteks global menunjukkan beragam pendekatan dalam mengatur dan mengenakan pajak atas aset kripto. Beberapa yurisdiksi, seperti Jerman dan Portugal (dalam kondisi tertentu), menerapkan perlakuan pajak yang lebih ringan untuk aset kripto yang dipegang dalam jangka panjang, mendorongnya sebagai investasi. Sementara itu, negara seperti Amerika Serikat memiliki kerangka pajak yang kompleks yang memperlakukan kripto sebagai properti, dengan tarif berdasarkan lama kepemilikan dan jenis penghasilan.
Perbandingan ini menyoroti bahwa kebijakan India, dengan kombinasi TDS transaksional dan tarif pajak penghasilan yang tinggi, termasuk di antara yang paling ketat secara operasional. Tidak banyak negara yang menerapkan pemotongan pajak di sumber untuk setiap transaksi kripto antar-pengguna. Para pendukung perubahan berargumen bahwa India perlu mempertimbangkan model yang lebih seimbang, yang melindungi pendapatan pajak tanpa mendorong industri bayangan (shadow industry) yang justru lebih berisiko.
Mekanisme Teknis: Bagaimana TDS 1% Bekerja dan Mengapa Menjadi Masalah
Beban Likuiditas dan Distorsi Pasar
Untuk memahami protes industri, perlu dilihat mekanisme teknis pemotongan pajak 1% di sumber. Pada setiap perdagangan kripto di platform terdaftar India—baik membeli, menjual, atau menukar—platform wajib memotong 1% dari nilai transaksi dan menyetorkannya ke pemerintah. Pemotongan ini bersifat final pada transaksi, terlepas dari hasil akhir perdagangan tersebut. Bagi pedagang aktif yang melakukan puluhan transaksi sehari, modal kerja mereka terus terkikis oleh pemotongan ini, yang mengurangi daya ungkit dan profitabilitas.
Mekanisme ini menciptakan distorsi pasar yang signifikan. Pedagang institusional dan pemodal ventura (venture capital) mungkin enggan beroperasi di India karena beban biaya ini, sehingga menghambat aliran investasi ke dalam startup blockchain lokal. Selain itu, aturan ini tidak membedakan antara transaksi spekulatif jangka pendek dan transfer jangka panjang, sehingga dianggap kurang adil dan tidak mendukung adopsi teknologi yang bertanggung jawab.
Risiko dan Batasan: Keamanan, Penipuan, dan Perlindungan Investor
Dilema Regulasi di Luar Yurisdiksi
Migrasi perdagangan ke platform luar negeri membawa serta serangkaian risiko dan batasan baru. Pertama, risiko keamanan. Banyak platform offshore tidak tunduk pada standar Know Your Customer (KYC) dan Anti-Money Laundering (AML) yang ketat seperti yang diterapkan di India, membuat pengguna rentan terhadap penipuan, pencucian uang, atau peretasan. Otoritas India memiliki kendala hukum yang besar untuk melindungi warganya yang berurusan dengan entitas di luar yurisdiksinya.
Kedua, masalah perlindungan investor menjadi kabur. Jika terjadi sengketa atau kegagalan platform, pengguna India akan kesulitan mencari jalan hukum yang efektif. Ini menciptakan paradoks di mana regulasi domestik yang dimaksudkan untuk melindungi justru mendorong warga ke wilayah yang lebih berisiko dan tidak terlindungi. Batasan utama kebijakan saat ini adalah ketidakmampuannya untuk mengatur perilaku di perbatasan digital, sebuah tantangan yang dihadapi banyak negara di era ekonomi digital.
Perspektif Pemerintah: Antara Pendapatan, Inovasi, dan Stabilitas
Mencari Keseimbangan yang Tepat
Di sisi lain, pemerintah India memiliki pertimbangan legitimasinya sendiri. Penerapan pajak yang ketat pada aset kripto didorong oleh kebutuhan untuk mengintegrasikan sektor baru ini ke dalam kerangka perpajakan nasional, mencegah penyalahgunaan untuk penghindaran pajak, dan menjaga stabilitas sistem keuangan tradisional dari volatilitas aset kripto. Otoritas juga mungkin khawatir terhadap potensi risiko yang ditimbulkan aset kripto terhadap kebijakan moneter dan stabilitas mata uang rupee.
Namun, menurut analisis yang dilaporkan decrypt.co, tekanan untuk menemukan keseimbangan baru semakin besar. Pemerintah dihadapkan pada pilihan: mempertahankan status quo dan kehilangan kendali atas aktivitas yang bergeser ke luar negeri, atau merevisi kebijakan untuk menarik kembali aktivitas tersebut ke dalam sistem yang teregulasi, dengan harapan dapat meningkatkan kepatuhan pajak jangka panjang dan mendorong inovasi yang bertanggung jawab. Anggaran Persatuan mendatang menjadi momen krusial untuk sinyal kebijakan ini.
Masa Depan Ekosistem Blockchain India
Dampak Jangka Panjang pada Startup dan Talenta
Kebijakan perpajakan tidak hanya mempengaruhi pedagang, tetapi juga seluruh rantai nilai blockchain di India. Startup yang bergerak di bidang Web3, teknologi ledger terdistribusi (Distributed Ledger Technology/DLT), dan aplikasi terdesentralisasi (decentralized applications/dApps) menghadapi lingkungan yang menantang. Kesulitan dalam menarik dan mempertahankan pengguna domestik karena hambatan likuiditas dapat memperlambat inovasi dan menyebabkan brain drain, di mana pengembang dan wirausahawan berbakat memilih pindah ke yurisdiksi yang lebih mendukung.
Di sisi lain, beberapa pengamat berpendapat bahwa regulasi yang jelas—meski ketat—lebih baik daripada ketidakpastian. Kerangka perpajakan 2022 setidaknya memberikan pengakuan legal implisit terhadap aset virtual digital. Tantangannya adalah menyempurnakan kerangka tersebut agar tidak mencekik industri yang masih berkembang. Masa depan ekosistem ini bergantung pada kemampuan regulator untuk beradaptasi tanpa mengorbankan prinsip-prinsip inti perlindungan konsumen dan integritas fiskal.
Opsi Kebijakan yang Mungkin Dipertimbangkan
Dari Penyesuaian Tarif hingga Moratorium
Dalam menghadapi tekanan, pemerintah India memiliki beberapa opsi kebijakan. Opsi pertama adalah merevisi tarif TDS, misalnya dengan menurunkannya dari 1% menjadi tingkat yang lebih rendah (seperti 0,1% atau 0,01%), atau memberlakukan batas ambang tahunan di bawah mana TDS tidak dipotong. Ini akan meringankan beban pedagang retail kecil sambil tetap mempertahankan mekanisme pelacakan transaksi.
Opsi kedua adalah merevisi struktur pajak penghasilan 30%. Pemerintah dapat memperkenalkan pemeringkatan tarif berdasarkan lama kepemilikan (seperti pajak capital gains pada saham) atau mengizinkan kompensasi kerugian antar aset kripto, yang saat ini tidak diizinkan. Opsi ketiga yang lebih radikal adalah pemberian moratorium atau insentif pajak khusus untuk startup blockchain yang berfokus pada pembangunan infrastruktur dan aplikasi non-spekulatif, guna mendorong inovasi produktif.
Menunggu Sinyal dari Anggaran Persatuan
Momen Penentu bagi Industri Kripto India
Semua mata kini tertuju pada pengumuman Anggaran Persatuan, yang biasanya disampaikan oleh Menteri Keuangan pada akhir Januari atau awal Februari. Meskipun artikel sumber dari decrypt.co bertanggal 31 Januari 2026 tidak menyebutkan tanggal pasti anggaran tahun itu, momen anggaran selalu menjadi kesempatan penting untuk pengumuman perubahan kebijakan fiskal yang besar. Komunitas aset kripto India menanti apakah pemerintah akan merespons kekhawatiran yang telah mengemuka selama beberapa tahun terakhir.
Keputusan apapun yang diambil akan menjadi sinyal kuat tentang bagaimana India memandang masa depan aset digital dan ekonomi digitalnya. Apakah negara akan memilih untuk melonggarkan kontrol untuk merangkul inovasi dan menarik kembali aktivitas ke dalam negeri, atau mempertahankan pendekatan ketat dengan prioritas pada pengendalian dan pendapatan fiskal jangka pendek? Jawabannya akan membentuk lanskap industri untuk tahun-tahun mendatang dan menentukan apakah India dapat menjadi pemain utama dalam ekonomi Web3 global atau justru kehilangan momentum.
Perspektif Pembaca
Bagaimana seharusnya Indonesia, sebagai negara dengan populasi digital besar dan minat pada aset kripto yang berkembang, belajar dari pengalaman India ini? Apakah kebijakan perpajakan yang terlalu ketat di awal justru berisiko mematikan inovasi dan mendorong aktivitas ke 'wilayah abu-abu' yang tidak terlacak?
Atau, justru pendekatan hati-hati dan ketat seperti India diperlukan untuk melindungi investor retail dari volatilitas pasar dan memastikan kontribusi pajak dari sektor baru ini? Bagaimana menciptakan keseimbangan antara mendorong perkembangan teknologi blockchain yang positif dan mencegah spekulasi berlebihan serta risiko sistemik?
#PajakKripto #EkonomiIndia #AsetDigital #PerdaganganKripto #KebijakanFiskal
