Kebijakan Harga Obat 'Most Favored Nation' Trump: Upaya Radikal Turunkan Biaya Obat Medicare
📷 Image source: statnews.com
Pengantar: Kebijakan Kontroversial yang Kembali Digulirkan
Aturan Eksekutif yang Berpotensi Mengubah Pasar Obat Amerika
Administrasi Presiden Donald Trump telah mengeluarkan langkah signifikan yang berpotensi mengubah lanskap pembiayaan obat-obatan di Amerika Serikat. Menurut publikasi statnews.com pada 2025-12-23T16:44:54+00:00, pemerintah federal mengusulkan aturan baru yang akan mewajibkan program asuransi kesehatan pemerintah untuk lansia, Medicare, membayar harga obat tidak lebih tinggi daripada harga terendah yang dibayarkan oleh negara-negara maju lainnya. Kebijakan ini dikenal sebagai 'Most Favored Nation' (MFN) atau 'Bangsa Paling Diistimewakan'.
Usulan aturan ini bukanlah hal yang sepenuhnya baru. Konsep serupa sempat digulirkan menjelang akhir masa jabatan pertama Trump namun menghadapi berbagai tantangan hukum dan politik. Kini, dengan waktu politik yang berbeda, proposal tersebut kembali muncul dengan beberapa modifikasi. Kebijakan ini secara langsung menargetkan Bagian B dan D Medicare, yang mencakup obat-obatan yang diberikan di rumah sakit, klinik dokter, dan obat resep yang dibeli di apotek. Dampaknya diperkirakan akan sangat luas, mempengaruhi pasien, penyedia layanan kesehatan, dan tentu saja, industri farmasi raksasa.
Mekanisme 'Most Favored Nation': Bagaimana Cara Kerjanya?
Menyelaraskan Harga AS dengan Referensi Internasional
Inti dari kebijakan Most Favored Nation adalah menciptakan harga acuan (reference pricing) berbasis harga internasional. Mekanismenya, seperti dilaporkan statnews.com, akan menghubungkan harga yang dibayarkan oleh program Medicare untuk obat-obatan tertentu dengan harga terendah yang dibayarkan oleh sekelompok negara maju. Kelompok negara acuan ini biasanya mencakup negara-negara seperti Inggris, Kanada, Jepang, Jerman, dan Prancis, di mana pemerintah sering menegosiasikan harga obat secara agresif.
Dalam praktiknya, Departemen Kesehatan dan Layanan Masyarakat AS (HHS) akan mengumpulkan data harga dari negara-negara tersebut untuk suatu obat. Harga terendah dalam kelompok itu kemudian akan menjadi 'harga MFN' maksimum yang dapat dibayarkan Medicare di Amerika Serikat. Jika harga pasar obat di AS saat ini lebih tinggi dari harga MFN tersebut, maka Medicare diwajibkan untuk menurunkan pembayarannya. Sistem ini dirancang untuk berjalan melalui model pembayaran alternatif, menghubungkan pembayaran langsung ke harga referensi internasional, bukan melalui negosiasi yang rumit.
Tujuan yang Diklaim: Menghemat Anggaran dan Meringankan Beban Pasien
Argumentasi Pemerintah untuk Perubahan Sistemik
Pemerintah Trump, menurut laporan statnews.com, mengajukan kebijakan ini dengan beberapa tujuan utama. Yang paling menonjol adalah penghematan anggaran federal yang signifikan. Dengan membayar harga yang lebih rendah untuk obat-obatan mahal, terutama untuk terapi kanker dan penyakit langka, program Medicare diperkirakan dapat menghemat miliaran dolar. Penghematan ini dianggap penting untuk menjaga keberlanjutan program Medicare di tengah tekanan demografis dari populasi lansia yang terus bertambah.
Tujuan kedua adalah meringankan beban keuangan pada pasien lansia. Banyak obat yang tercakup dalam Medicare Part B dan D dikenakan biaya bersama (co-pay) yang merupakan persentase dari harga obat. Dengan menurunkan harga yang dibayarkan Medicare, biaya bersama yang harus ditanggung pasien secara teori juga akan turun. Pemerintah berargumen bahwa kebijakan ini akan membuat obat-obatan penyelamat hidup lebih terjangkau bagi jutaan penerima manfaat Medicare, mengurangi pilihan sulit antara membeli obat atau memenuhi kebutuhan dasar lainnya.
Benturan dengan Industri Farmasi: Badai Kritik yang Sudah Dapat Diprediksi
Penolakan Keras dari Para Pembuat Obat
Reaksi dari industri farmasi terhadap usulan aturan Most Favored Nation dapat dipastikan sangat negatif. Perusahaan-perusahaan obat telah lama berargumen bahwa harga yang lebih tinggi di Amerika Serikat diperlukan untuk mendanai penelitian dan pengembangan (R&D) obat-obatan baru yang inovatif. Mereka memperingatkan bahwa kebijakan seperti MFN akan memotong pendapatan yang dibutuhkan untuk berinvestasi dalam penemuan obat generasi berikutnya, pada akhirnya merugikan pasien di seluruh dunia.
Kelompok lobi farmasi, Pharmaceutical Research and Manufacturers of America (PhRMA), kemungkinan akan mengajukan keberatan hukum dan melancarkan kampanye penolakan publik yang besar. Argumen kunci mereka adalah bahwa kebijakan tersebut merupakan bentuk pengendalian harga pemerintah yang akan meniru sistem asing tanpa mempertimbangkan perbedaan struktural dalam sistem kesehatan dan pasar. Mereka juga menyoroti bahwa negara-negara acuan seringkali memiliki akses yang lebih lambat ke obat-obatan baru karena proses regulasi dan negosiasi harga yang panjang, sebuah trade-off yang mungkin tidak diinginkan oleh banyak pasien AS.
Analisis Dampak pada Inovasi dan Pasar Global
Kekhawatiran atas Masa Depan Penemuan Obat
Laporan dari statnews.com menyoroti salah satu perdebatan paling mendalam seputar kebijakan ini: dampaknya terhadap inovasi farmasi. Analis mempertanyakan apakah penurunan pendapatan di pasar AS—yang selama ini menjadi pasar paling menguntungkan di dunia—akan secara signifikan mengurangi insentif untuk R&D. Industri berargumen bahwa pendanaan untuk riset obat-obatan untuk penyakit langka atau kompleks, yang memiliki risiko kegagalan tinggi, sangat bergantung pada prospek keuntungan dari pasar AS.
Di sisi lain, pendukung kebijakan mempertanyakan hubungan langsung antara harga obat di AS dan tingkat inovasi. Mereka menunjuk pada fakta bahwa banyak penemuan obat awal justru didanai oleh penelitian publik di universitas dan lembaga pemerintah. Selain itu, ada kekhawatiran tentang dampak geopolitik. Jika AS secara efektif 'mengimpor' harga yang dinegosiasikan oleh pemerintah lain, hal itu dapat mengurangi leverage negara-negara tersebut dalam negosiasi mereka sendiri, berpotensi menyebabkan ketegangan dalam kebijakan kesehatan global dan akses obat.
Tantangan Hukum dan Konstitusional di Depan Mata
Pertarungan di Pengadilan Sudah Dijelang
Setiap upaya untuk menerapkan kebijakan Most Favored Nation hampir pasti akan berakhir di pengadilan. Tantangan hukum utama akan berpusat pada kewenangan eksekutif. Lawan kebijakan akan mempertanyakan apakah administrasi presiden memiliki otoritas hukum untuk menerapkan perubahan pembayaran sebesar ini pada program Medicare tanpa tindakan tegas dari Kongres. Medicare adalah program yang dibuat oleh undang-undang, dan perubahan mendasar pada metode pembayarannya biasanya memerlukan amendemen legislatif.
Tantangan lain mungkin melibatkan proses administratif. Penerbitan aturan akhir harus melalui proses pemberian komentar publik yang ketat, dan setiap penyimpangan yang dianggap sewenang-wenang atau tidak masuk akal dapat dibatalkan oleh pengadilan. Selain itu, mungkin ada klaim bahwa kebijakan tersebut melanggar klausa 'Pengambilan' (Takings Clause) dalam Amandemen Kelima Konstitusi AS, dengan berargumen bahwa kebijakan itu mengambil properti (yaitu, pendapatan yang diharapkan) dari perusahaan farmasi tanpa kompensasi yang adil. Pertarungan hukum ini bisa berlarut-larut selama bertahun-tahun, menciptakan ketidakpastian bagi semua pemangku kepentingan.
Dampak pada Rumah Sakit dan Dokter: Efek Rantai yang Kompleks
Kekhawatiran atas Stabilitas Penyedia Layanan
Kebijakan Most Favored Nation tidak hanya berdampak pada pembuat obat, tetapi juga pada penyedia layanan kesehatan yang mengelola dan memberikan obat-obatan ini, terutama di lingkungan rumah sakit dan klinik rawat jalan. Banyak penyedia ini membeli obat terlebih dahulu dan kemudian mendapatkan penggantian dari Medicare. Jika penggantian ini turun drastis karena harga MFN, margin keuangan mereka bisa tertekan, terutama untuk obat-obatan mahal seperti yang digunakan dalam onkologi dan reumatologi.
Penurunan margin ini dapat memiliki konsekuensi yang tidak diinginkan. Beberapa analis, seperti yang dikutip dalam laporan, memperingatkan bahwa rumah sakit kecil atau klinik di daerah pedesaan mungkin menjadi tidak layak secara finansial untuk memberikan infus atau perawatan khusus tertentu, sehingga memaksa pasien melakukan perjalanan lebih jauh untuk perawatan. Selain itu, mungkin ada insentif yang tidak diinginkan bagi penyedia untuk beralih ke obat-obatan yang kurang efektif tetapi lebih menguntungkan, atau untuk meningkatkan volume layanan lain untuk mengimbangi kerugian. Administrasi kemungkinan akan memasukkan ketentuan transisi atau penyesuaian, tetapi efektivitasnya dalam melindungi akses pasien masih menjadi pertanyaan terbuka.
Perbandingan Internasional: Belajar dari Sistem Lain
Bagaimana Negara Lain Menetapkan Harga Obat?
Kebijakan Most Favored Nation pada dasarnya adalah upaya untuk mengadopsi elemen-elemen kebijakan harga obat dari negara lain. Di banyak negara maju yang dijadikan acuan, penetapan harga obat adalah proses yang sangat terpusat dan diatur. Di Inggris, misalnya, Badan Nasional untuk Kesehatan dan Keunggulan Klinis (NICE) mengevaluasi nilai terapi obat dan merekomendasikan apakah sistem kesehatan nasional (NHS) harus membayarnya, seringkali dengan harga yang dinegosiasikan secara ketat. Di Kanada, harga obat paten diatur oleh Badan Peninjau Harga Obat Paten (PMPRB), yang menggunakan harga internasional sebagai patokan.
Namun, konteksnya sangat berbeda. Sistem-sistem ini beroperasi dalam kerangka perawatan kesehatan yang didanai publik secara universal, di mana pemerintah adalah pembeli utama. Di AS, pasar sangat terfragmentasi dengan banyak pembayar swasta dan publik. Langsung mengimpor mekanisme harga dari sistem yang lebih terpadu ke dalam ekosistem Medicare yang kompleks adalah tantangan logistik dan kebijakan yang besar. Pengalaman internasional juga menunjukkan bahwa pengendalian harga yang ketat dapat menyebabkan keterlambatan dalam ketersediaan obat baru, sebuah trade-off yang sulit yang harus dipertimbangkan oleh pembuat kebijakan dan publik AS.
Proses Implementasi dan Timeline yang Tidak Pasti
Jalan Panjang Menuju Penerapan Penuh
Meskipun aturan telah diusulkan, jalan menuju implementasi penuh kebijakan Most Favored Nation masih panjang dan penuh hambatan. Setelah periode komentar publik berakhir, administrasi harus meninjau semua masukan dan mempublikasikan aturan akhir. Aturan itu sendiri kemungkinan akan menetapkan periode transisi, mungkin beberapa tahun, untuk memungkinkan industri, penyedia, dan program Medicare menyesuaikan sistem pembayaran dan kontrak mereka.
Selama periode transisi ini, tantangan hukum akan berlanjut. Bahkan jika aturan akhir diterbitkan, pengadilan dapat mengeluarkan perintah penangguhan (injunction) yang menghentikan implementasinya sambil mempertimbangkan kasus tersebut. Ketidakpastian ini menciptakan lingkungan yang sulit bagi perencanaan bisnis di sektor farmasi dan perawatan kesehatan. Selain itu, kelangsungan hidup kebijakan ini sangat tergantung pada hasil pemilihan dan prioritas administrasi berikutnya. Kebijakan eksekutif dapat dibatalkan atau dimodifikasi secara signifikan oleh presiden baru, menambah lapisan ketidakpastian politik di atas tantangan hukum dan administratif yang sudah ada.
Perspektif Pasien dan Advokat: Antara Harapan dan Kekhawatiran
Suara Penerima Manfaat Medicare
Bagi jutaan penerima manfaat Medicare, kebijakan ini menimbulkan perasaan campur aduk. Di satu sisi, janji pengurangan biaya bersama untuk obat-obatan yang menyelamatkan jiwa adalah sesuatu yang sangat diharapkan. Banyak lansia hidup dengan pendapatan tetap dan menghadapi beban keuangan yang berat dari biaya obat. Setiap pengurangan, bahkan yang kecil, dapat membuat perbedaan signifikan dalam kualitas hidup dan kepatuhan terhadap pengobatan.
Di sisi lain, ada kekhawatiran nyata tentang akses. Pasien dan kelompok advokat khawatir bahwa jika kebijakan ini membahayakan profitabilitas obat tertentu, perusahaan farmasi mungkin memutuskan untuk tidak meluncurkannya di AS, atau menunda peluncurannya. Mereka juga prihatin dengan potensi gangguan dalam rantai pasokan atau berkurangnya insentif bagi dokter untuk menawarkan perawatan infus yang kompleks jika penggantian biayanya tidak memadai. Kelompok pasien untuk penyakit tertentu mungkin terpecah, antara mendukung penurunan harga untuk obat yang ada dan mengkhawatirkan dampaknya pada pengembangan terapi masa depan untuk kondisi mereka. Keseimbangan antara keterjangkauan hari ini dan inovasi untuk esok adalah dilema yang mendalam.
Masa Depan Kebijakan Harga Obat di AS
Sebuah Titik Balik yang Potensial
Usulan aturan Most Favored Nation dari administrasi Trump mewakili titik potensial dalam perdebatan panjang tentang harga obat di Amerika Serikat. Ini adalah upaya paling agresif hingga saat ini untuk menggunakan kekuatan pembelian pemerintah yang besar untuk menekan harga dengan merujuk langsung pada tingkat internasional. Gagasan bahwa AS harus membayar harga 'tertinggi di dunia' untuk obat-obatan telah menjadi titik sakit politik yang kuat, dan kebijakan ini secara langsung menargetkan persepsi itu.
Terlepas dari apakah aturan ini akhirnya diterapkan sepenuhnya, dampaknya mungkin sudah terasa. Kebijakan ini telah mendorong kembali perdebatan tentang peran pemerintah dalam menegosiasikan harga obat untuk program Medicare—sesuatu yang secara historis dilarang oleh undang-undang. Ini menciptakan preseden untuk intervensi eksekutif yang lebih besar di masa depan, terlepas dari partai mana yang berkuasa. Bahkan jika dibatalkan di pengadilan, tekanan politik untuk mengatasi harga obat yang tinggi tetap ada, dan konsep 'referensi harga internasional' kini telah tertanam kuat dalam wacana kebijakan. Perjalanan aturan ini akan menjadi studi kasus tentang batas-batas kekuasaan eksekutif dan kemauan politik untuk mereformasi salah satu pasar yang paling kompleks dan sensitif secara emosional.
Perspektif Pembaca
Kebijakan Most Favored Nation ini menyentuh langsung isu keterjangkauan versus inovasi, serta peran pemerintah dalam pasar kesehatan. Kami ingin mendengar pendapat Anda.
Dalam konteks Indonesia, di mana harga obat dan akses terhadap terapi baru juga menjadi tantangan besar, bagaimana seharusnya pemerintah menyeimbangkan antara mengendalikan harga untuk keterjangkauan dan menjaga insentif bagi pengembangan serta ketersediaan obat-obatan inovatif? Apakah model referensi harga internasional seperti yang diusulkan di AS relevan untuk diterapkan di sini, atau justru berisiko menghambat akses pasien terhadap pengobatan terbaru? Bagikan perspektif dan pengalaman Anda terkait upaya mendapatkan obat yang terjangkau dan berkualitas.
#KebijakanObat #Medicare #Trump #HargaObat #KesehatanAS
