BPOM Tegaskan Dukungan Penuh untuk Program Prioritas Prabowo di Rakornas 2023
📷 Image source: static.republika.co.id
Komitmen BPOM dalam Rakornas 2023
Sinergi untuk Akses Pangan dan Obat yang Aman
Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) secara resmi menyatakan dukungannya terhadap program prioritas Presiden Prabowo Subianto. Pernyataan ini disampaikan dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) BPOM Tahun 2023 yang digelar di Jakarta. Kepala BPOM, Penny K. Lukito, menegaskan bahwa lembaganya akan berperan aktif dalam mewujudkan visi pemerintahan baru, khususnya yang berkaitan dengan ketahanan pangan dan kesehatan masyarakat.
Rakornas ini menjadi momentum strategis bagi BPOM untuk menyelaraskan agenda kerjanya dengan arahan kepemimpinan nasional. Laporan dari news.republika.co.id menyebutkan bahwa fokus dukungan BPOM akan diarahkan pada program-program yang berdampak langsung pada kesejahteraan rakyat, seperti memastikan akses terhadap obat dan pangan yang aman, bermutu, dan terjangkau. Ini bukan sekadar janji administratif, melainkan komitmen operasional yang akan diterjemahkan ke dalam kebijakan teknis di lapangan.
Tiga Pilar Program Prioritas yang Didukung
Dalam paparannya, Penny K. Lukito merinci tiga pilar program prioritas Presiden Prabowo yang akan mendapat dukungan penuh dari BPOM. Pilar pertama adalah program pangan murah, yang bertujuan menekan harga kebutuhan pokok. BPOM berperan dengan mempercepat evaluasi dan pengawasan produk pangan untuk memastikan keamanannya tanpa menghambat distribusi.
Pilar kedua adalah peningkatan akses dan kualitas layanan kesehatan. Di sini, BPOM berkomitmen untuk mengoptimalkan fungsi pengawasan obat, bahan baku obat, dan alat kesehatan. Tujuannya jelas: agar masyarakat mendapatkan produk terapetik yang efektif dan terhindar dari barang palsu atau substandar. Pilar ketiga adalah penguatan industri farmasi dan pangan dalam negeri. BPOM akan mendorong kemandirian industri melalui penyederhanaan regulasi yang tetap menjunjung tinggi aspek keamanan.
Strategi Pengawasan yang Progresif
Dari Sanksi Tegas hingga Pendampingan Industri
Mendukung program prioritas tidak berarti mengendurkan standar pengawasan. Menurut laporan news.republika.co.id, Penny menekankan bahwa BPOM akan menerapkan pengawasan yang progresif dan berbasis risiko. Pendekatan ini lebih cerdas: mengalokasikan sumber daya pengawasan secara lebih efisien ke produk yang berisiko tinggi, sementara untuk produk berisiko rendah, prosesnya akan difasilitasi agar tidak memberatkan pelaku usaha.
Strateginya kombinatif. Di satu sisi, BPOM akan tetap memberikan sanksi tegas terhadap pelanggaran yang membahayakan masyarakat, seperti peredaran obat ilegal atau pangan yang mengandung bahan berbahaya. Di sisi lain, BPOM akan meningkatkan fungsi pembinaan dan pendampingan kepada industri, terutama Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) pangan, agar mereka dapat memenuhi standar keamanan dengan lebih mudah. Ini adalah upaya untuk menciptakan ekosistem bisnis yang sehat dan bertanggung jawab.
Transformasi Digital Layanan BPOM
Untuk mendukung percepatan layanan, transformasi digital menjadi kunci. BPOM terus mengembangkan sistem elektronik seperti e-registration untuk pendaftaran obat dan makanan. Sistem ini dirancang untuk memangkas birokrasi dan mempercepat produk sampai ke pasar. Bagi pelaku usaha, waktu yang lebih singkat berarti efisiensi biaya yang signifikan.
Dalam konteks program pangan murah, sistem digital yang cepat diharapkan dapat memperlancar distribusi produk pangan segar dan olahan yang aman. Pengawasan secara daring juga memungkinkan BPOM melakukan pelacakan (tracking) dan penelusuran balik (tracing) jika ditemukan masalah dalam suatu produk, sehingga penarikan dari peredaran dapat dilakukan dengan lebih cepat dan tepat sasaran. Teknologi menjadi alat penunjang yang vital untuk mewujudkan pengawasan yang efektif tanpa menjadi penghalang bagi arus barang.
Kolaborasi dengan Kementerian dan Lembaga
Penny Lukito menyadari bahwa tugas BPOM tidak dapat dilakukan sendirian. Oleh karena itu, kolaborasi dengan kementerian dan lembaga lain menjadi prasyarat keberhasilan. Untuk program pangan murah, sinergi dengan Kementerian Perdagangan, Kementerian Pertanian, dan pemerintah daerah sangat krusial. Koordinasi diperlukan untuk memastikan stabilitas pasokan bahan baku yang aman.
Sementara untuk program kesehatan, kerja sama dengan Kementerian Kesehatan dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan akan ditingkatkan. Tujuannya adalah mengintegrasikan data pengawasan obat dan alat kesehatan dengan sistem pembiayaan kesehatan nasional. Kolaborasi semacam ini diharapkan dapat mencegah masuknya produk tidak memenuhi syarat ke dalam sistem perbekalan kesehatan pemerintah, yang pada akhirnya melindungi pasien dan anggaran negara.
Fokus pada Penguatan UMKM Lokal
Salah satu fokus konkret yang diangkat dalam Rakornas adalah penguatan UMKM di sektor pangan olahan. UMKM sering kali menghadapi kendala dalam memenuhi persyaratan keamanan pangan yang dianggap rumit. BPOM berjanji untuk meningkatkan sosialisasi dan pendampingan teknis kepada pelaku UMKM.
Bentuk dukungannya bisa berupa bantuan dalam penyusunan dokumen Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB), pelatihan higiene sanitasi, hingga pengujian sampel produk. Dengan meningkatnya kapasitas UMKM, diharapkan mereka tidak hanya mampu memproduksi pangan yang aman, tetapi juga dapat berkembang dan bersaing, yang pada gilirannya mendukung program pangan murah dari hulu produksi. Upaya ini sejalan dengan semangat membangun kemandirian ekonomi dari tingkat paling dasar.
Tantangan dan Langkah Antisipasi
Mewujudkan dukungan ini tentu tidak tanpa tantangan. Penny mengakui bahwa dinamika perdagangan global dan maraknya perdagangan daring (online) menciptakan lanskap pengawasan yang semakin kompleks. Beredarnya produk ilegal melalui platform digital merupakan ancaman nyata yang membutuhkan pendekatan khusus.
Untuk mengantisipasinya, BPOM akan memperkuat pengawasan siber dan bekerja sama dengan platform e-commerce serta aparat penegak hukum. Langkah proaktif lainnya adalah meningkatkan literasi masyarakat sebagai konsumen akhir. Dengan edukasi yang baik, masyarakat diharapkan dapat menjadi garda terdepan dalam memilih produk yang aman dan melaporkan produk yang mencurigakan. Pada akhirnya, sistem pengawasan yang tangguh dibangun dari kolaborasi antara regulator, pelaku usaha, dan masyarakat.
Rakornas sebagai Titik Tolak Aksi Nyata
Rapat Koordinasi Nasional BPOM Tahun 2023 bukan sekadar agenda seremonial. Acara yang dihadiri oleh jajaran pimpinan BPOM pusat dan seluruh kepala Balai Besar/Balai POM di daerah ini berfungsi sebagai titik tolak untuk menyamakan persepsi dan menyusun rencana aksi yang terukur. Setiap unit kerja diinstruksikan untuk menyesuaikan program kerja mereka dengan tiga pilar prioritas yang telah ditetapkan.
Dengan semangat yang mengemuka dalam Rakornas, BPOM menegaskan posisinya bukan sebagai penghambat, melainkan sebagai fasilitator pembangunan yang tetap kritis pada aspek keamanan. Komitmen yang dinyatakan pada 2026-02-03T18:00:38+00:00 ini kini tinggal menunggu eksekusi di lapangan. Keberhasilan dukungan BPOM terhadap program prioritas presiden akan diukur dari seberapa aman pangan dan obat yang beredar, serta seberapa mudah masyarakat dan industri mengakses layanan pengawasan. Tantangan itu nyata, tetapi langkah awal telah diambil dengan tegas, sebagaimana dilaporkan oleh news.republika.co.id.
#BPOM #PrabowoSubianto #Rakornas2023 #Kesehatan #Pangan #Farmasi
