Prabowo Panggil Menteri ke Hambalang, Targetkan Percepatan Pembangunan Rumah Subsidi
📷 Image source: setkab.go.id
Pertemuan Intensif di Istana Bogor untuk Atasi Tunggakan Rumah Subsidi
Presiden Prabowo Subianto memanggil Menteri PUPR dan Menteri ATR/BPN untuk membahas percepatan program perumahan rakyat.
Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, menggelar pertemuan khusus dengan dua menteri terkait di Istana Kepresidenan Bogor, Hambalang. Pertemuan yang digelar pada Selasa, 28 Januari 2026, ini secara khusus membahas upaya akselerasi pembangunan rumah bersubsidi untuk masyarakat.
Dalam pertemuan tersebut, Presiden Prabowo memanggil Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono, serta Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Hadi Tjahjanto. Fokus utama pembicaraan adalah mengevaluasi dan mencari solusi atas realisasi pembangunan rumah yang masih tertinggal dari target yang telah ditetapkan.
Data Tunggakan yang Mengkhawatirkan
Laporan dari Kementerian PUPR mengungkap gap yang signifikan antara target dan realisasi.
Menurut laporan yang disampaikan dalam pertemuan, realisasi pembangunan rumah bersubsidi hingga saat ini masih jauh dari harapan. Dari target yang dicanangkan, baru sekitar 60,000 unit yang terealisasi. Angka ini tentu menjadi perhatian serius mengingat tingginya kebutuhan masyarakat terhadap hunian yang terjangkau.
Presiden Prabowo menekankan bahwa program rumah subsidi merupakan komitmen pemerintah untuk memenuhi hak dasar rakyat. "Ini adalah program prioritas. Kita harus pastikan rakyat kecil, pekerja, guru, dan TNI-Polri bisa memiliki rumah yang layak," tegas Presiden seperti dikutip dari siaran pers setkab.go.id. Pernyataan ini menunjukkan urgensi dari permasalahan yang dihadapi.
Tantangan di Lapangan: Masalah Lahan dan Perizinan
Koordinasi antar kementerian dinilai sebagai kunci utama penyelesaian.
Salah satu hambatan utama yang mengemuka dalam diskusi adalah persoalan ketersediaan dan kesiapan lahan. Pembangunan rumah tidak hanya sekadar menyiapkan material, tetapi sangat bergantung pada kepastian lahan yang sudah bersih dari segi administratif dan fisik.
Menteri Basuki Hadimuljono menyoroti perlunya sinergi yang lebih kuat dengan Kementerian ATR/BPN. "Kami di PUPR siap bangun, tetapi lahan harus sudah siap dan clear. Ini perlu kerja sama erat dengan Pak Menteri Hadi," ujarnya. Pernyataan ini mengindikasikan bahwa bottleneck sering terjadi pada tahap pra-konstruksi, di mana proses perizinan dan sertifikasi lahan memakan waktu lama.
Respon Cepat dari Kementerian ATR/BPN
Menteri Hadi Tjahjanto menyiapkan langkah konkret untuk mendukung percepatan.
Menanggapi hal tersebut, Menteri Hadi Tjahjanto menyatakan kesiapannya untuk mendukung penuh program ini. Ia menginstruksikan jajarannya di seluruh Indonesia untuk memprioritaskan penyelesaian masalah tanah yang terkait dengan pembangunan rumah subsidi.
"Kami akan percepat proses sertifikasi dan pastikan lahan-lahan yang sudah dialokasikan benar-benar siap digunakan. Tidak boleh ada lagi penundaan karena masalah administrasi tanah," tegas Hadi Tjahjanto. Komitmen ini diharapkan dapat memotong mata rantai birokrasi yang selama ini sering menjadi penghambat.
Strategi Akselerasi yang Diinstruksikan Presiden
Prabowo memberikan arahan spesifik untuk memastikan target tercapai.
Presiden Prabowo tidak hanya meminta laporan, tetapi juga memberikan instruksi yang jelas dan terukur. Ia meminta kedua menteri untuk segera menyusun skema percepatan yang melibatkan pemerintah daerah dan pengembang perumahan.
Salah satu poin penting yang ditekankan adalah efisiensi waktu. Presiden meminta agar proses dari perencanaan hingga penyerahan kunci kepada masyarakat dapat dipangkas. "Kita harus kerja lebih cepat. Setiap hari yang terbuang, berarti ada keluarga yang masih menunggu untuk punya rumah," pesan Presiden Prabowo. Instruksi ini menempatkan kepentingan rakyat sebagai garis finish yang harus segera diraih.
Mengoptimalkan Peran Pengembang dan Skema Pembiayaan
Pelibatan swasta dan kepastian pembayaran menjadi faktor penentu.
Pembahasan juga menyentuh pentingnya menjaga komitmen dan kinerja pengembang perumahan. Pemerintah perlu memastikan bahwa pengembang yang terlibat dalam program rumah subsidi memiliki kapasitas dan reputasi yang baik.
Di sisi lain, skema pembiayaan melalui KPR bersubsidi juga harus berjalan lancar. Kepastian pembayaran dari bank kepada pengembang akan mendorong mereka untuk bekerja lebih cepat. Presiden Prabowo meminta jajarannya memastikan koordinasi dengan Kementerian Keuangan dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berjalan mulus, sehingga tidak ada gangguan dari sisi pendanaan untuk masyarakat berpenghasilan rendah.
Dampak Sosial dan Perekonomian dari Program Perumahan
Membangun rumah bukan hanya tentang batu bata, tapi juga membangun kehidupan dan perekonomian.
Akselerasi program rumah subsidi memiliki dampak yang jauh lebih luas daripada sekadar menyediakan tempat tinggal. Setiap unit rumah yang dibangun menciptakan efek berganda (multiplier effect) bagi perekonomian lokal, mulai dari penyerapan tenaga kerja di sektor konstruksi, meningkatnya permintaan material bangunan, hingga tumbuhnya usaha-usaha kecil di sekitar kawasan perumahan baru.
Lebih dari itu, kepemilikan rumah memberikan rasa aman dan stabilitas bagi keluarga, yang pada gilirannya dapat meningkatkan produktivitas. Anak-anak yang tinggal di rumah yang layak memiliki lingkungan yang lebih kondusif untuk belajar dan tumbuh. Inilah mengapa Presiden Prabowo begitu serius mendorong program ini, karena ia menyentuh aspek fundamental kesejahteraan rakyat.
Komitmen Pemerintah dan Pengawasan Publik
Target yang ambisius membutuhkan transparansi dan akuntabilitas.
Pertemuan di Hambalang berakhir dengan komitmen kuat dari kedua menteri untuk segera menindaklanjuti instruksi Presiden. Mereka diharapkan segera menyusun peta jalan (roadmap) percepatan yang detail dan dapat diukur.
Namun, komitmen pemerintah perlu diimbangi dengan pengawasan dari masyarakat sipil dan media. Transparansi dalam penunjukkan pengembang, alokasi lahan, dan penyaluran dana harus dijaga. Publik berhak mengetahui perkembangan realisasi pembangunan ini. Dengan sinergi yang kuat antara pemerintah pusat, daerah, swasta, dan dukungan serta pengawasan dari masyarakat, target menyediakan rumah yang terjangkau bagi rakyat bukanlah hal yang mustahil untuk dicapai, bahkan dipercepat. Laporan setkab.go.id, 2026-01-29T14:45:38+00:00, menegaskan bahwa pertemuan ini adalah langkah konkret menuju terwujudnya komitmen tersebut.
#Prabowo #RumahSubsidi #PUPR #ATRBPN #Perumahan
