Trump Beri Wewenang Penuh Militer Hadapi Antifa di Portland
📷 Image source: api.time.com
Keputusan Kontroversial di Tengah Kerusuhan
Presiden AS keluarkan perintah penggunaan kekuatan penuh
Presiden Donald Trump mengeluarkan otorisasi kontroversial yang memerintahkan militer menggunakan 'kekuatan penuh' terhadap kelompok Antifa di Portland. Keputusan ini datang setelah seminggu kerusuhan yang melanda kota tersebut, di mana ratusan demonstran bentrok dengan petugas keamanan.
Menurut laporan time.com yang diterbitkan pada 27 September 2025, perintah ini secara langsung mengizinkan pasukan federal untuk mengambil tindakan tegas terhadap apa yang disebut Trump sebagai 'anarki radikal'. Sumber militer yang dikutip dalam laporan menyatakan persiapan telah dimulai untuk mengerahkan unit tambahan ke wilayah tersebut.
Eskalasi Ketegangan di Jalanan Portland
Bentrokan beruntun picu respons ekstrem dari Gedung Putih
Portland telah menjadi episentrum ketegangan politik selama beberapa pekan terakhir. Aksi unjuk rasa yang awalnya damai berubah menjadi konfrontasi ketika kelompok berpakaian hitam mulai melakukan vandalisme dan menyerang properti pemerintah. Situasi semakin memanas setelah seorang petugas keamanan mengalami luka serius akibat lemparan batu.
Laporan time.com mencatat setidaknya 15 gedung pemerintah mengalami kerusakan parah, termasuk kantor pos federal dan pengadilan setempat. Api yang disulut para perusuh menghanguskan beberapa kendaraan dinas yang diparkir di sekitar area demo. Para pengunjuk rasa dilaporkan menggunakan berbagai senjata improvisasi termasuk molotov dan peralatan konstruksi.
Respons Cepat dari Angkatan Bersenjata
Pasukan khusus mulai dikerahkan ke lokasi konflik
Menanggapi perintah presiden, Departemen Pertahanan langsung mengaktifkan protokol darurat. Sebanyak 750 personel Garda Nasional dari negara bagian tetangga telah diterbangkan ke Portland dalam 24 jam pertama. Pasukan ini dilengkapi dengan perlengkapan anti huru-hara dan kendaraan lapis baja ringan.
Juru bicara Pentagon dalam pernyataannya yang dikutip time.com menegaskan bahwa misi utama adalah 'mengamankan properti federal dan melindungi warga sipil'. Namun, para kritikus menyoroti bahasa 'kekuatan penuh' dalam perintah Trump yang dianggap memberikan kewenangan terlalu luas kepada militer dalam menangani urusan sipil.
Reaksi Beragam dari Para Pemimpin
Gubernur Oregon tolak intervensi federal
Gubernur Oregon Kate Brown secara terbuka mengecam keputusan Trump sebagai 'langkah berbahaya yang tidak perlu'. Dalam konferensi persnya, Brown menegaskan bahwa pemerintah negara bagian mampu menangani situasi tanpa campur tangan militer federal. Ia memperingatkan bahwa kehadiran pasukan bersenjata justru berpotensi memicu eskalasi kekerasan.
Sebaliknya, beberapa anggota Kongres dari Partai Republik mendukung penuh langkah presiden. Seorang senator senior menyatakan dukungannya dengan alasan 'keamanan nasional harus di atas pertimbangan politik'. Perbedaan pendapat ini mencerminkan polarisasi tajam dalam politik Amerika menyikapi krisis di Portland.
Profil dan Motif Kelompok Antifa
Organisasi yang jadi sasaran kebijakan kontroversial
Antifa, kependekan dari 'anti-fasis', merupakan gerakan politik sayap kiri yang tidak memiliki struktur organisasi terpusat. Kelompok ini dikenal dengan taktik konfrontasi langsung melawan apa yang mereka anggap sebagai ideologi fasis dan supremasi kulit putih. Dalam beberapa tahun terakhir, mereka sering terlibat bentrok dengan kelompok kanan jauh di berbagai unjuk rasa.
Menurut analis keamanan yang dikutip time.com, meskipun sering dikaitkan dengan kekerasan, sebagian besar anggota Antifa adalah aktivis damai. Namun, faksi radikal dalam gerakan inilah yang melakukan aksi pembakaran dan perusakan properti. Para ahli memperingatkan bahwa labeling seluruh gerakan sebagai 'teroris' justru berisiko meminggirkan suara moderat.
Dampak Langsung pada Masyarakat Sipil
Warga Portland hadapi ketidakpastian dan ketakutan
Kehadiran militer di jalan-jalan Portland menciptakan atmosfer ketegangan di kalangan warga. Beberapa sekolah terpaksa ditutup sementara, sementara bisnis-bisnis lokal melaporkan penurunan drastis pengunjung. Seorang pemilik kafe di pusat kota mengungkapkan kekhawatirannya akan dampak jangka panjang pada perekonomian lokal.
Layanan transportasi umum juga mengalami gangguan signifikan dengan beberapa rute bus dialihkan menghindari area konflik. Rumah sakit setempat melaporkan peningkatan pasien dengan gejala stres dan kecemasan terkait situasi keamanan yang tidak menentu. Para ahli kesehatan masyarakat memperingatkan potensi krisis mental jika ketegangan berlanjut dalam waktu lama.
Preseden Historis Penggunaan Militer
Bandingkan dengan intervensi federal masa lalu
Kebijakan Trump ini mengingatkan pada beberapa episode kontroversial dalam sejarah AS dimana militer digunakan untuk menangani urusan domestik. Pada 1992, Presiden George H.W. Bush mengerahkan tentara federal untuk meredakan kerusuhan Rodney King di Los Angeles. Intervensi serupa juga terjadi selama kerusuhan rasial tahun 1960-an.
Namun, para sejarawan yang diwawancarai time.com mencatat perbedaan signifikan dalam konteks politik saat ini. Penggunaan frasa 'kekuatan penuh' tanpa definisi jelas dianggap sebagai preseden berbahaya yang dapat melemahkan prinsip kontrol sipil atas militer. Beberapa pakar hukum konstitusi telah mempertanyakan dasar hukum perintah eksekutif ini.
Implikasi Jangka Panjang bagi Demokrasi
Pertarungan antara keamanan dan kebebasan sipil
Keputusan Trump memicu debat nasional tentang batasan kekuasaan eksekutif dalam situasi darurat. Organisasi hak sipil seperti ACLU telah menyiapkan gugatan hukum menentang kebijakan ini, dengan alasan melanggar Amandemen Pertama dan Posse Comitatus Act yang membatasi penggunaan militer untuk penegakan hukum domestik.
Para analis politik memprediksi keputusan ini akan menjadi isu utama dalam pemilihan presiden mendatang. Baik pendukung maupun penentang kebijakan ini menggunakan momentum untuk memobilisasi basis politik mereka. Yang jelas, episode Portland telah membuka babak baru dalam diskusi tentang keseimbangan antara keamanan nasional dan perlindungan hak-hak sipil di Amerika Serikat.
Langkah Selanjutnya dan Resolusi Konflik
Mencari jalan keluar dari kebuntuan politik
Sementara ketegangan masih tinggi, berbagai upaya mediasi mulai dilakukan. Pemimpin komunitas lokal bekerja sama dengan organisasi keagamaan mengadakan pertemuan darurat untuk mencari solusi damai. Mereka mengusulkan pembentukan komite independen yang melibatkan perwakilan semua pihak untuk menengahi konflik.
Di tingkat federal, beberapa anggota Kongres dari kedua partai mengajukan resolusi mendesak pembentukan komisi pencari fakta. Time.com melaporkan bahwa proposal ini mendapat dukungan lintas partisan, meskipun masih ada perbedaan pendapat tentang cakupan dan kewenangan komisi tersebut. Semua pihak berharap dapat menemukan titik temu sebelum situasi semakin memburuk dan mengorbankan lebih banyak pihak.
#Trump #Portland #Antifa #Militer #PolitikAS
