Ironi Pemberian Pengampunan Utang Pelajar: Petugas ICE Justru Dapat Manfaat
📷 Image source: theintercept.com
Kebijakan yang Menyisakan Pertanyaan
Program Pengampunan Utang Pelajar dan Penerima Tak Terduga
Program pengampunan utang pelajar di Amerika Serikat, yang digadang-gadang sebagai solusi bagi jutaan warga yang terjebak dalam jerat pinjaman pendidikan, ternyata menyimpan ironi pahit. Petugas Immigration and Customs Enforcement (ICE), lembaga yang kerap dikritik karena kebijakan deportasi kerasnya, justru termasuk di antara penerima manfaat terbesar.
Data terbaru menunjukkan bahwa lebih dari 1.500 petugas ICE memanfaatkan program Public Service Loan Forgiveness (PSLF) sejak 2021. Program ini dirancang untuk membantu pekerja sektor publik—seperti guru, perawat, atau petugas layanan sosial—dengan menghapus sisa utang mereka setelah 10 tahun membayar cicilan. Tapi bagaimana bisa petugas yang bertugas mendeportasi imigran justru masuk kategori 'layanan publik'?
Kesenjangan Moral dalam Aturan
Definisi 'Layanan Publik' yang Diperdebatkan
PSLF tidak membedakan jenis pekerjaan selama berada di bawah payung pemerintah atau organisasi nirlaba. Ini berarti petugas penjara, polisi, bahkan agen ICE—yang sering berhadapan dengan protes masyarakat—bisa mengklaim hak yang sama seperti pekerja sosial yang membantu tunawisma.
'Ini seperti memberi hadiah kepada algojo,' kata Maria Fernandez, aktivis imigrasi dari Los Angeles. 'Mereka yang merobek keluarga imigran justru dianggap layak mendapat bantuan, sementara mahasiswa yang jadi relawan di klinik hukum tidak selalu memenuhi syarat.'
Kritik utama terletak pada ketiadaan filter moral dalam aturan. PSLF hanya memeriksa status pekerjaan, bukan dampak pekerjaan tersebut terhadap masyarakat.
Dampak Langsung pada Komunitas Rentan
Ketika Dana Publik Menguatkan Aparatus Deportasi
Setiap dolar yang diampuni untuk utang petugas ICE pada dasarnya adalah subsidi tidak langsung untuk operasi deportasi. Anggaran tahunan ICE mencapai $8 miliar, dan penghematan dari PSLF memungkinkan mereka mengalokasikan dana lebih besar untuk pelatihan atau teknologi pengawasan.
Laporan The Intercept mengungkap bahwa beberapa agen yang mendapat pengampunan utang justru terlibat dalam operasi kontroversial, seperti pemisahan keluarga di perbatasan Meksiko-AS pada 2018. 'Ini bukan kesalahan teknis, tapi kegagalan desain kebijakan,' tegas Senator Elizabeth Warren dalam pidatonya bulan lalu.
Komunitas imigran kini menuntut amendemen aturan PSLF agar mengecualikan petugas yang terlibat dalam praktik kekerasan struktural.
Respons Pemerintah dan Jalan ke Depan
Departemen Pendidikan AS membela kebijakan ini dengan argumen kesetaraan: semua pegawai pemerintah federal berhak mengajukan PSLF selama memenuhi kriteria pembayaran. Namun, tekanan politik mulai membuahkan hasil.
Rancangan undang-undang baru yang diajukan Partai Demokrat berusaha mengecualikan petugas lembaga kontroversial seperti ICE dan CBP (Badan Bea Cukai dan Perlindungan Perbatasan). Tapi jalan masih panjang. Kongres terbelah, dan kelompok kepentingan seperti serikat pekerja federal melawan perubahan tersebut.
Sementara itu, para aktivis berharap kasus ini membuka mata publik: kebijakan progresif pun bisa dipermainkan oleh sistem yang tak peduli pada keadilan substantif.
#PengampunanUtang #ICE #KebijakanPublik #Imigrasi #PSLF
